GenPI.co Riau - Penyelesaian masalah pertanahan menjadi salah satu fokus pemerintah. Tak hanya melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), masalah pertanahan harus dituntaskan dengan kerja sama yang baik dengan kementerian/lembaga terkait.
Sama halnya dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pemerintah daerah pun memiliki peran penting dalam proses tersebut.
Pada prosesnya, penyelesaian masalah pertanahan tentu tak mudah. Hal itu diakui Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman. Ia mengatakan, sebagai wakil rakyat salah satu tugasnya juga memantau pelaksanaan program kerja pemerintah antara lain penyelesaian masalah agraria.
BACA JUGA: 2.312 Jemaah Haji Asal Riau Sudah di Tanah Suci
"Menyelesaikan kasus pertanahan ini butuh waktu, tugas saya di Komisi II DPR RI adalah memonitor bagaimana permasalahan pertanahan di lapangan, khususnya di Riau, dapat diselesaikan dengan baik," ujarnya dalam Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Hotel Mutiara, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, pada Jumat (09/12/2022).
BACA JUGA: Kemenag Riau Ingatkan Jemaah Haji Cuaca di Tanah Suci
Menurutnya, salah satu langkah konkret pemerintah dalam menyelesaikan masalah pertanahan adalah dengan mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia.
Hal tersebut kemudian mendorong lahirnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sedang digaungkan Kementerian ATR/BPN.
BACA JUGA: 2.290 Calon Jemaah Haji Riau Berangkat ke Tanah Suci
Dikatakan Anggota Komisi II DPR RI, selain dapat mengatasi permasalahan pertanahan, PTSL juga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
