"Termasuk untuk biaya pengurusan izin visa keberangkatan," ujarnya.
Taufik mengatakan, DPRD Riau secara konsisten terus menganggarkan kunker luar negeri setiap tahun.
Seperti pada 2021, dialokasikan sebesar Rp12,97 Miliar dan Rp16,03 miliar di 2020.
Namun pelaksanaannya tidak jadi dilakukan, dengan alasan pandemi yang tidak memungkinkan berangkat.
Sementara pada 2019, anggaran kunker menelan biaya Rp17,3 miliar untuk 65 anggota dewan.
"Selama ini anggaran belasan miliar dikeluarkan untuk kunker juga tidak ada timbal balik bagi daerah," sebutnya.
Laporan kunker, juga tak pernah dilihat oleh publik, apa saja kegiatan yang dilakukan dan hasilnya di sana.
"Untuk itu, penting kita menolak kegiatan kunker ini yang menelan biaya tidak sedikit," ujarnya.(Antara)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
