Sedang, PT PIR disoroti banyak menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yang memakai kendaraan tidak berplat nomor luar Riau.
"Kalau PT PIR, mereka banyak kerja sama dengan orang luar, tapi mobil operasionalnya tidak ada yang plat BM," kata dia.
Tentu saja lanjutnya, pemasukan dari kendaraan ini otomatis tidak ada.
Adapun BUMD yang didorong Komisi III, untuk diaudit yakni di antaranya PT Pengembangan Investasi Riau (PIR).
Kemudian PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida), PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER), PT Sarana Pembangunan Riau (SPR).
"Serta PT Riau Petroleum dan BRK Syariah," ungkapnya.(Antara)
Video heboh hari ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
