GenPI.co Riau - Anggota Komisi V DPRD Riau Marwan Yohanis, angkat bicara tentang 500 lebih pegawai honorer fiktif.
Dia juga meminta, agar Dinas Pendidikan menelusiri data nama-nama honorer fiktif tersebut.
"Kita sudah tanyakan kepada Dinas. Ini harus diproses agar tidak menjadi preseden buruk," kata, Kamis (7/7/2022).
Marwan meminta Pemprov Riau, melakukan pendataan mengusut tuntas masalah ini sebab sangat merugikan negara.
"Pemprov Riau harus mengungkap persoalan ini seterang-terangnya," bebernya.
Selain itu, memberi tindakan tegas kepada oknum yang terlibat jika terbukti melanggar peraturan berlaku.
Politisi Gerindra ini mengatakan, saat ini guru honorer sudah ada mekanisme pengangkatan menjadi ASN.
Mekanismenya elalui tes, berdasarkan batas nilai minimal atau passing grade.
Dengan begitu, mereka yang mencapai passing grade berpotensi lulus PPPK.
Menurut Marwan, sudah semestinya pemerintah memberikan kemudahan bagi yang punya pengalaman kerja tahunan.
"Kalau yang P3K tidak bisa langsung diangkat karena dia melalui tahapan lagi," sebutnya.
Sebelumnya, beredar kabar ada 500 lebih pegawai honorer namanya terdaftar namun orangnya tidak ada.
Kabar itu mencuat, dalam rapat pendataan pegawai non ASN yang digelar di ruang rapat Melati. (Antara)