GenPI.co Riau - Komisi III DPRD Riau, meminta Inspektorat mengaudit semua BUMD, untuk membenahi persoalan di perusahaan plat merah itu.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau Zulkifli Indra mengatakan, banyak permasalahan di tubuh BUMD menjadi dasar melakukan pengawasan.
Inspektorat harus melakukan audit dua BUMD, yakni PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) dan PT Sarana Pembangunan Riau (SPR).
"Tadi kita sampaikan ke Inspektorat, jangan hanya dinas saja yang diawasi. BUMD juga harus diawasi," katanya, Senin (6/6/2022).
Inspektorat sendiri, menyetujui itu. Ada dua yang akan diaudit dalam waktu dekat yakni PT SPR dan PT PIR.
"Tapi kita warning agar semua BUMD yang diaudit," ujarnya.
Zulkifli meminta, Inspektorat untuk mengaudit pendapatan dan kinerja manajemen BUMD tersebut.
Salah satunya, yang menjadi sorotan PT SPR, meski sudah diberikan suntikan modal namun devidennya belum mencapai target.
Sedang, PT PIR disoroti banyak menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yang memakai kendaraan tidak berplat nomor luar Riau.
"Kalau PT PIR, mereka banyak kerja sama dengan orang luar, tapi mobil operasionalnya tidak ada yang plat BM," kata dia.
Tentu saja lanjutnya, pemasukan dari kendaraan ini otomatis tidak ada.
Adapun BUMD yang didorong Komisi III, untuk diaudit yakni di antaranya PT Pengembangan Investasi Riau (PIR).
Kemudian PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida), PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER), PT Sarana Pembangunan Riau (SPR).
"Serta PT Riau Petroleum dan BRK Syariah," ungkapnya.(Antara)