GenPI.co Riau - Ratusan mahasiswa bersama dosen psikologi, dari sejumlah kampus menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Riau.
Para pengunjuk rasa, mendesak agar DPR RI bisa segera mengesahkan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi.
Aksi itu diikuti kampus UIN Suska Riau, Universitas Islam Riau, Universitas Muhammadiyah Riau, dan Universitas Abdurrab.
Perwakilan diterima langsung, Wakil Ketua DPRD Riau Syafaruddin Poti dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Makmun Solihin.
Dalam pertemuan itu, Ketua Himpsi Riau Sigit Nugroho meminta peran aktif DPRD menyuarakan tuntutan mereka hingga ke DPR RI.
Menurut dia, payung hukum yang melindungi profesi psikolog, dibutuhkan untuk melindungi masyarakat dari praktik ilegal.
"Selama ini, kita menggunakan jasa psikolog tapi undang-undang yang menaungi tidak, kata Sigit, Senin (6/6/2022).
"Jadi kita butuh aturan berkekuatan hukum untuk melindungi masyarakat dari praktik ilegal yang marak terjadi," imbuhnya.
Sigit menegaskan, pembahasan RUU ini sudah tiga kali dilakukan DPR RI. Juli mendatang sidang keempat, dan harusnya diketuk palu.
"Ini tiga kali disidangkan, jika sidang keempat gagal lagi. Kemungkinan untuk dapat perlindungan hukum nihil kembali," kata dia.
Dengan adanya regulasi ini, akan mendorong pemerataan psikolog di kabupaten kota di Riau.
"Kita punya 216 psikolog yang tersebar praktik di Riau. Sebenarnya, kebutuhan psikolog kita banyak," ucapnya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Riau Makmun Solihin, mendukung aspirasi yang disampaikan dosen dan mahasiswa tersebut.
Menurut dia, RUU ini merupakan inisiasi DPR RI seharusnya tidak ada kendala lagi terhadap pengesahannya.(Antara)